BC Sabang canangkan Kantor Zona Integritas WBK/WBBM

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani KPPBC TMP C Sabang

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan bebas KKN, pada Hari Jumat Tanggal 23 Februari 2018, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sabang mencanangkan dan mendeklarasikan Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pencanangan ini merupakan salah satu bagian dari upaya KPPBC TMP C Sabang untuk berkomitmen kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan Publik.

Piagam Deklarasi

Acara pencanangan ditandai dengan penandatangan piagam oleh Kepala KPPBC TMP C Sabang Koen Rachmanto, yang disaksikan oleh Andri Norman, Asisten I Sekda Pemkot Sabang, Afrizal B  Wakil II DPRK Sabang dan Agus Yulianto  Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, serta para saksi lainnya yang terdiri dari pimpinan dibeberapa instansi pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepabeanan di wilayah Sabang.

Dalam Sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Koen Rachmanto menyampaikan bahwa Bea Cukai untuk mewujudkan niat  menjadi kantor berpredikat Wilayah Bebas Korupsi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlunya dukungan yang bersinergi dengan instansi terkait dan pemangku kerja lainnya untuk mewujudkan iklim birokrasi kepabeanan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-521/BC.01/2017 tanggal 13 Februari 2018, KPPBC TMP C Sabang merupakan salah satu dari satuan kerja setingkat esselon III di lingkungan Kementerian Keuangan ditunjuk untuk diusulkan sebagai Kantor Zona Intergritas menuju WBK/WBBM. Sebagai bentuk dari implementasi Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor: 52 tahun 2014.

Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen     SDM,     penguatan     pengawasan,     dan     penguatan  akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat   yang   diberikan   kepada   suatu   unit   kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi    sebagian    besar    manajemen    perubahan,    penataan tatalaksana,     penataan     sistem     manajemen     SDM,     penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik