PIBT, Bersama Membangun Negeri

  Rabu (13/09) KPPBC TMP C Sabang menghadirkan Bapak Agus Yulianto bersama dengan pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh dalam rangka sosialisasi PIBT (Pengawasan Impor Berisiko Tinggi).  Kedatangan beliau saat itu adalah kedatangan perdana beliau yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh yang baru sekaligus sebagai pembicara dalam acara tersebut.  Selain dari pihak Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh sebagai pembicara dalam acara ini, KPPBC TMP C Sabang juga mengundang sejumlah pihak terkait seperti TNI, POLRI, dan pihak lain yang bersinggungan dalam kegaitan impor sebagai audience.

Pembahasan terkait penertiban importir berisiko tinggi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Bapak Agus Yulianto yang menjelaskan bahwa program penertiban importir berisiko tinggi adalah arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dimana kegiatan importasi tidak hanya sekedar memasukkan barang dari luar negeri ke negara kita, tetapi dalam kegiatan impor ini terkandung makna tentang kedaulatan, keamanan, dan keselamatan serta kewibawaan bangsa Indonesia. Untuk itulah Bea Cukai sebagai instansi secara nasional diberi mandat atau kewenangan untuk hadir diperbatasan dalam menjaga proses impor yang tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Sebagaimana kita tahu banyaknya peluang masuknya barang – barang ilegal, bahwa kita memiliki garis pantai terpanjang di dunia sehingga peluang masuknya barang – barang ilegal bisa darimana saja baik perbatasan laut, udara, bahkan dipelabuhan – pelabuhan tertentu juga sudah masuk barang – barang yang dapat membahayakan keamanan negara, membahayakan kesehatan masyarakat, yang secara umum dikategorikan sebagai barang impor ilegal yang dalam keseharian seperti itulah yang dihadapi oleh Bea dan Cukai. Sehingga kita dituntut untuk melakukan penertiban impor yang tentunya tidak mudah dilakukan jika hanya bea cukai yang melakukannya sendiri, dimana kita sangat bergantung dengan komitmen bersama. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Kepala Staff Kepresidenan bersama dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 12 Juli 2017 berkumpul untuk mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan perubahan atau penertiban impor.

Dimana pada saat ini Bea dan Cukai sedang berada di persimpangan jalan yang dapat mengarahkan kepada jalur status quo ataupun jalur reformasi yang jelas bahwa jalur reformasi sangat sangat memiliki nilai positif baik dalam hal berorganisasi, penerimaan yang optimal, perindustrian negara yang tertib hingga perlindungan terhadap para pegawai yang bekerja dilingkungan pemerintahan. Namun adapun sebelum adanya deklarasi terkait penertiban impor masih adanya resistensi dari pihak – pihak baik internal maupun eksternal Bea dan Cukai. Tanggal 12 Juli 2017 adalah tanggal yang bersejarah terhadap komitmen yang luar biasa dari instansi pemerintahan sehingga setelah daripada itu praktik importasi yang biasa dikatakan importasi borongan benar benar terhenti, dimana sebelumnya ketika satu kapal bermuatan 250 GT yang bermuatan 500 GT yang mungkin dimuat 30 s.d 40 kontainer dengan total keseluruhan pembayaran pajaknya tidak sampai dengan seratus juta rupiah tetapi sekarang jangan coba – coba, pasalnya ini adalah komitmen bersama. Perlu diketahui bahwa Bea dan Cukai tidak pernah melarang kegiatan importasi, namun metode importir borongan yang biasa digunakan sejak dulu sudah tidak dapat ditolerir lagi. Sehingga pada intinya saat ini kegiatan importasi harus benar – benar melakukan pemberitahuan secara detil dan jelas baik dari sisi jumlah barangnya hingga harga barangnya.

Kalau kita kaitkan dengan Sabang, dimana kita ketahui bahwa Sabang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka kita sangat mempersilahkan melakukan kegiatan importasi dengan baik, tetapi pada tujuannya barang impor tersebut harus dipergunakan di Sabang. Dalam hal perlunya barang tersebut dilakukan pengeluaran ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (dalam hal ini Banda Aceh, Medan, dst) Bea dan Cukai memiliki prosedur sebagaimana pengeluaran barang eks-impor Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean diberlakukan ketentuan impor pada umumnya baik dalam hal penghitungan pajak maupun kewajiban pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasannya. Hal ini yang kami sadari bahwa kami tidak dapat melakukan kegiatan pengawasan tersebut sendiri, perlu adanya komitmen dan kesadaran dari instansi terkait agar dapat berkoordinasi dalam pengawasan dan pencegahan lebih baik, dengan harapan Sabang dapat menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang maju dan lebih baik kedepannya.