Barang Kena Cukai Khusus Kawasan Bebas

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI (BKC)

1. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 / PMK. 04/ 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 12 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 331);
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 200/pmk.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

B. RUANG LINGKUP CUKAI

  1. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
  3. Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha dari Badan Pengusaha Kawasan serta telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
  4. Terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemasan penjualan eceran.
    Format Kemasan BKC Hasil Tembakau (Rokok) Khusus Kawasan Bebas
    Format Kemasan BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol Khusus Kawasan Bebas
  5. Pemasukan Barang Kena Cukai dari Luar Daerah Pabean dan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas mendapat fasilitas pembebasan Cukai.

C. BARANG KENA CUKAI KHUSUS KAWASAN BEBAS SABANG

  1. Rokok Gudang Baru
  2. Rokok Red Mild 16
  3. Rokok Red Black 16

 

Tata Laksana Peraturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Bebas dapat dilihat disini