Pemasukan Dari Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas

KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 / PMK. 04/ 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 12 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 331).

B. Ruang Lingkup Kepabeanan

  • Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
  • Pemasukkan barang asal Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dapat diberikan Pembebasan Bea Masuk dan PDRI.
  • Terhadap Barang Kena Cukai (BKC) dari Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas, dapat diberikan pembebasan Cukai.
  • Jumlah dan Jenis Barang Kena Cukai dari dalam Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusaha Kawasan.
  • Pengusaha BKC yang memasukkan barang asal Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Wajib memiliki NPPBKC.

C. Persyaratan Administrasi Pemasukan Barang dari 

  • Pemberitahuan Pabean untuk Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean adalah PPFTZ-03.
  • PPFTZ-03 dan dokumen pelengkap pabean lainnya, disampaikan kepada pejabat di Kantor Pabean tempat pemasukan dan pengeluaran barang.
  • Pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai dari kawasan bebas diberitahukan dengan dokumen CK-FTZ.
  • CK-FTZ merupakan salah satu dokumen pelengkap PPFTZ.
  • Contoh Form PPFTZ-03

  • Contoh Form CK-FTZ

  • Tata Cara pengisian dokumen PPFTZ dan CK-FTZ dapat dilihat disini