Pemasukan Barang Ke Daerah Pabean

KEGIATAN MENGELUARKAN BARANG ASAL KAWASAN BEBAS KE DAERAH PABEAN

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 / PMK. 04/ 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 12 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 331)

B. Ruang Lingkup Kepabeanan

  • Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
  • Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas dapat ditujukan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat di Dalam Daerah Pabean.
  • Pengusaha yang mengeluarkan Barang dari Kawasan Bebas yang berasal dari Luar Daerah Pabean (Impor) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Wajib Melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang dibebaskan.
  • Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dapat dilakukan setelah melunasi Bea Masuk dan PDRI yang dibebaskan serta mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean tempat Pemasukan Barang Impor.
  • Dikecualikan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan terhadap pemasukan barang ke Kawasan Bebas dikecualikan atas:
    1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
    2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
    3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan,atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
    4. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    5. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
    6. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan-
    7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
    8. barang pindahan;
    9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
    10. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
    11. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
    12. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
    13. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
    14. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
    15. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
    16. buku ilmu pengetahuan; dan
    17. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetradan penyandang cacat lainnya

     

C. Persyaratan Administrasi Pemasukan Barang dari 

  • Pemberitahuan Pabean untuk Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Luar Daerah Pabean, dan Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean dalah PPFTZ-01
  • Pemeberitahuan Paeban untuk Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah PPFTZ-01
  • PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean lainnya, disampaikan kepada pejabat di Kantor Pabean tempat pemasukan dan pengeluaran barang.
  • Dokumen Pelengkap Pabean lainnya berupa :
  1. Dokumen Pemberitahuan Pabean pada saat Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas
  2. Bukti Pelunasan Bea Masuk dan PDRI.
  3. Inward Manifest
  4. Invoice
  5. Surat Izin Pemasukan Barang dari Badan Pengusaha Kawasan
  6. Packing List , Bill Of Lading / Airway Bill
  7. dokumen pendukung lainnya.
  • Contoh Form PPFTZ-01 

  • Contoh Form PPFTZ-02

  • Tata Cara pengisian dokumen PPFTZ-01 dapat dilihat disini