Pemasukkan Ke Kawasan Bebas

KEGIATAN MEMASUKAN BARANG DARI LUAR NEGERI KEDALAM KAWASAN BEBAS SABANG

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 / PMK. 04/ 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 12 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 331)

B. Ruang Lingkup Kepabeanan

  • Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean
  • Pemasukan barang ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan
  • Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya
  • Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan
  • Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Dikecualikan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan terhadap pemasukan barang ke Kawasan Bebas dikecualikan atas:
  1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan,atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  4. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  5. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  6. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan-
  7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  8. barang pindahan;
  9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
  10. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  11. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
  12. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
  13. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  14. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
  15. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  16. buku ilmu pengetahuan; dan
  17. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetradan penyandang cacat lainnya
  • Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan :
  1. dikeluarkan kembali (reekspor);
  2. dihibahkan kepada negara; atau
  3. dimusnahkan
  • Pengusaha Barang Kena Cukai di Kawasan Bebas tetap berlaku kewajiban memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
  • Barang kena cukai produksi pabrik di Kawasan Bebas yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas dapat diberikan pembebasan cukai

C. Persyaratan Administrasi Pemasukan Barang dari 

  • Pemberitahuan Pabean untuk Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Luar Daerah Pabean, dan Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean dalah PPFTZ-01
  • PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean lainnya, disampaikan kepada pejabat di Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
  • Dokumen Pelengkap Pabean lainnya berupa :
  1. Inward Manifest
  2. Invoice
  3. Surat Izin Pemasukan Barang dari Badan Pengusaha Kawasan
  4. Packing List , Bill Of Lading / Airway Bill
  5. dokumen pendukung lainnya.
  • Contoh Format PPFTZ-01 

  • Tata Cara pengisian dokumen PPFTZ-01 dapat dilihat disini