Sejarah

Secara bahasa, nama Sabang berasal dari bahasa Arab Shabag yang artinya gunung meletus. Mengapa gunung meletus? mungkin dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat di gunung berapi di Jaboi dan Gunung berapi di dalam laut Pria Laot.

Sedangkan Pulau Weh berasal dari bahasa Aceh, Weh yang artinya pindah menurut sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, me-weh-kan diri ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh. Berdasarkann sejarah penuturan dari warga di Gampong Pie Ulee Lheueh, Pulau Weh sebelumnya bersambung dengan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh sebenarnya adalah Ulee Lheueh (yang terlepas). Beredar kabar juga Gunung berapi yang meletus dan menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus. Pulau Weh terkenal dengan pulau We tanpa H, ada yang beranggapan kalau pulau weh diberi nama pulau we karena bentuknya seperti huruf W.

Karena letak geografisnya yang cukup strategis yaitu terpisah dengan pulau sumatera atau daratan Aceh, Pulau Weh awalnya dimanfaatkan oleh penjajah pada masa penjajahan Belanda sebagai pelabuhan transit atau bahkan pelabuhan lalu lintas barang-barang ekspor hasil rampasan asal indonesia.

Dengan demikian Pelabuhan Bebas Sabang dapat berkembang dan dikenal dengan cepat, berikut ini adalah beberapa bentuk perkembangan Pelabuhan Bebas Sabang : 

Tahun 1881

Sabang dikenal dengan pelabuhan alamnya, Belanda mendirikan Kolen Station.

Tahun 1887

Firma De Lange membangun sarana penunjang untuk fasilitas pelabuhan

Tahun 1895

Dibuka pelabuhan bebas dan dikelola oleh Sabang Mactscappaij.

Tahun 1942

Sabang diduduki oleh Jepang dan mengalami kehancuran fisik, Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.

Tahun 1950

Sabang dijadikan sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia

Tahun 1963

Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963.

Tahun 1965

Kotapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965.

Tahun 1970

Diterbitkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1970 tentang Penetapan Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tahun 1985

Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1985.

Tahun 1993

Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Tahun 1997

Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BPPT di Sabang untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.

Tahun 1998

Kota Sabang dan Kecamtan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

Tahun 2000

Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 Tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Diterbitkannya Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.