Kewajiban Pengangkut Pada Saat Kedatangan Dan Keberangkatan Sarana Pengangut

Sabang merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.  Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pejualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk berada di bawah pengawasan pabean.  Setiap pemasukan barang ke dan/atau dari Kawasan Sabang dari dan/atau ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana di bidang ekspor dan impor dan ketentuan di bidang cukai.

Berdasarkan PMK Nomor 47/PMK.04/2012 Tahun 2012 Pasal 2 ayat  1 dan 3 bahwa Sarana Pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) untuk setiap periode kedatangan dan/atau keberangkatan atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) dengan periode keberangkatan dan/atau kedatangan paling lama satu bulan kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean dengan bentuk formulir dan isi seperti berikut

RKSP harus disampaikan sebelum kedatangan dan/atau keberangkatan sarana pengangkut ke dan/atau dari Kawasan Sabang.  JKSP sebagaimana dimaksud di atas harus disampaikan sebelum kedatangan pertama sarana pengangkut dalam bulan pelaporan.  Sarana Pengangkut wajib memberitahukan setiap perubahan terhadap RKSP dan JKSP paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut.  Dalam hal ini KPPBC TMP C Sabang hanya dapat memberikan toleransi paling lama 15 (lima belas) menit setelah keberangkatan dan/atau kedatangan sarana pengangkut serta memberitahukan secara lisan paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan dan/atau kedatangan sarana pengangut.  Izin yang diberikan oleh Kepala KPPBC TMP C Sabang hanya berlaku untuk satu kali pengajuan RKSP atau JKSP.

Sarana Pengangkut yang akan memasuki Kawasan Bebas wajib menyerahkan Inward Manifest dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean palng lama sebelum melakukan pembongkaran barang dan penumpang yang dibawa dengan bentuk formulir dan isi sesuai dengan lampiran berikut.

 

Sarana Pegangkut yang akan berangkat dari Kawasan Bebas wajib menyerahkan Outward Manifest dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut dengan bentuk formulir dan isi sesuai lampiran berikut.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Sarana Pengangkut tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka berlaku sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 sebagai berikut:

Tidak memberitahukan RKSP atau JKSP dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5,000,000 dan paling banyak Rp. 50,000,000 (Pasal 38 ayat 2);

Tidak menyerahkan pemberitahuan pabean (Inward Manifes) atau menyerahkan tapi melewati batas yang ditentukan dikenai sanksi admnistrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10,000,000 dan paling banyak Rp. 100,000,000 (Pasal 38 ayat 2):

Tidak menyerahkan pemberitahuan pabean (Outward Manifes) atau menyerahkan tapi melewati batas yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10,000,000 dan paling banyak Rp. 100,000,000 (Pasal 38 ayat 3)

 

Sources:

PP_10_2012

PMK Nomor 47/PMK.04/2012